POJOKKATA.COM, SURABAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai faktor utama dalam membuka pintu investasi. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025), Nusron mengimbau pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur agar segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.
“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” tegasnya.
Menurut Nusron, integrasi RDTR dengan OSS akan memangkas birokrasi dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Kalau RDTR belum selesai, prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan. Tapi kalau sudah terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” jelasnya.
Hingga kini, progres penyelesaian RDTR di Jawa Timur masih jauh dari target. Dari total 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37.
Melihat kondisi ini, Nusron menegaskan bahwa percepatan RDTR bukan sekadar agenda administratif, tetapi strategi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Dengan sinergi yang lebih kuat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda, target pertanahan dan tata ruang bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rakor bertema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional” itu, Nusron menekankan bahwa Pemda memegang peran strategis dalam menyukseskan kebijakan pertanahan dan tata ruang.
“Kalau tata ruang sudah tertata, tanahnya clean and clear, investor akan datang. Tapi kalau tata ruangnya tidak jelas, perizinan lama, siapa yang mau investasi?” ujarnya.
Oleh karena itu, Nusron meminta Pemda untuk lebih proaktif dalam menyusun dan menyelesaikan RDTR di wilayah masing-masing. Dengan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, ia optimistis sektor investasi di Jawa Timur akan semakin berkembang, membawa dampak positif bagi perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim, Asep Heri, beserta jajaran. (Gal/PK)
