POJOKKATA.COM, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran satuan kerja (Satker) di daerah untuk meninjau kawasan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Instruksi tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3). Ia meminta seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang berada di wilayah terdampak banjir, terutama di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan daerah lainnya, untuk segera turun ke lapangan.
“Saya minta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) menggelar rapat dengan semua Kantah dan Kanwil. Peninjauan ini penting untuk menelaah penyebab banjir dan mencari solusi terbaik,” tegas Nusron.
Normalisasi Sempadan Sungai
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan pentingnya evaluasi terhadap kepemilikan lahan di sekitar DAS. Jika ada bidang tanah yang telah memiliki sertifikat tetapi berada di sempadan sungai, maka perlu dikaji ulang legalitasnya.
“Kalau memungkinkan, kita tinjau ulang dan batalkan sertifikat yang tidak sesuai. Normalisasi sempadan sungai harus segera dilakukan untuk mencegah banjir lebih parah,” ujarnya.
Selain itu, Nusron meminta Plt. Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional untuk mengkaji kembali sejumlah kawasan strategis. Beberapa di antaranya adalah Kawasan Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) serta Semarang-Demak.
Menurut Nusron, kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus mendapat campur tangan kementerian sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Persetujuan substansi (Persub) dari kementerian sangat penting untuk memastikan tata ruang yang sesuai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tandasnya.
Rapim ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Langkah konkret dari hasil rapat ini diharapkan bisa mempercepat penanganan masalah tata ruang dan mencegah bencana banjir yang terus berulang. (Gal/PK)
