POJOKKATA.COM, Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan harus melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Hal ini buntut dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat, dengan total rasionalisasi mencapai lebih dari Rp 40 miliar.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Winarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
“Kita sedang menjalankan Inpres tersebut. Efisiensi menyasar pada komponen perjalanan dinas, makan minum, cetak, alat tulis kantor (ATK), hingga lembur,” ujar Winarto di Magetan.
Menurutnya, proses input data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilakukan dan masih berjalan.
“Sebagian sudah masuk, sebagian lainnya masih kita koreksi. Insya Allah dalam waktu dekat akan final,” ujarnya.
Winarto memperkirakan nilai efisiensi dari pemangkasan belanja non-prioritas tersebut akan menyentuh angka sekitar Rp 40 miliar.
Hingga kini, data tersebut masih digodok oleh tim anggaran dan belum masuk sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pemkab Magetan juga telah mengedarkan surat edaran kepada seluruh OPD agar segera menyesuaikan rencana kerja dengan ketentuan baru tersebut.
Winarto memastikan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama DPRD Magetan, terutama dalam ranah perubahan penjabaran anggaran.
“Kami sudah beberapa kali bertemu dengan DPRD dan menyampaikan progresnya. Prinsipnya, semua pihak diharapkan punya semangat yang sama untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa efisiensi ini berlaku menyeluruh, tanpa pengecualian.
“Inpres ini tidak tebang pilih. Semua harus tunduk, termasuk sekretariat DPRD,” ujarnya. Namun, hingga kini, hitungan efisiensi spesifik untuk DPRD masih dalam tahap finalisasi.
Pemkab berharap penyesuaian anggaran ini bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak.
“Kita ingin menjaga stabilitas dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya harus bersatu mendukung pelaksanaan Inpres ini,” pungkas Winarto. (Gal/PK)
