POJOKKATA.COM, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menata barisan untuk meraih predikat SAKIP A. Tak main-main, dua pucuk pimpinan di kementerian tersebut—Irjen Dalu Agung Darmawan dan Sekjen Pudji Prasetijanto Hadi—menegaskan pentingnya peran pemimpin serta budaya kerja yang berintegritas dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dalam webinar bertajuk Roadmap Menuju Predikat SAKIP A yang digelar Selasa (1/7), Irjen Dalu Agung mengingatkan bahwa SAKIP bukan sekadar pelaporan administratif, tapi mencerminkan sejauh mana pemerintah mempertanggungjawabkan amanah dari rakyat. “Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini,” ujarnya tegas.
Dalu mencontohkan, ketika sebuah kantor menerima anggaran Rp4 miliar, maka penggunaan dana tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti nyata dan capaian yang sesuai perencanaan. “Uangnya dipakai apa, buktinya apa, hasilnya bagaimana? Harus jelas dan terukur,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh unit kerja di kementerian harus bergerak serempak. Tak ada ruang bagi kerja sendiri-sendiri. “Instansi pemerintah itu seperti tubuh manusia. Semua organ harus bekerja sesuai fungsinya agar sehat. Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, semua harus bergerak,” ujarnya.
Senada, Sekjen ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi menekankan bahwa keberhasilan SAKIP tidak bisa hanya dibebankan pada satu bagian atau individu. Perlu kepemimpinan aktif yang menyatu dengan proses kerja di lapangan. “Kalau pemimpinnya hanya duduk di belakang meja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.
Menurut Pudji, seorang pemimpin tak cukup hanya memberi arahan, tapi juga harus hadir, membimbing, dan mengawasi secara langsung. Ia pun mengingatkan pentingnya komunikasi lintas lini, termasuk dengan pihak eksternal. “Banyak permasalahan hukum yang muncul karena komunikasi tidak jalan. Maka itu, pimpinan harus aktif menjalin koordinasi,” ucapnya.
Pudji juga menyampaikan bahwa perubahan menuju SAKIP A harus dimulai dari komitmen pimpinan. Ia bahkan tak segan menegaskan perlunya tekanan dan sanksi bagi pihak-pihak yang enggan bergerak. “Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat,” tutupnya.
Webinar ini turut menghadirkan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, hingga kepala kantor wilayah di seluruh Indonesia. (Gal/PK)
