POJOKKATA.COM, Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam memanfaatkan anggaran negara secara akurat, prudent, dan akuntabel. Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).
Pada kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,78 triliun. Dana tersebut, menurut Nusron, akan difokuskan untuk menyempurnakan layanan pertanahan yang berbasis pada manajemen risiko.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel,” tegas Nusron di hadapan anggota dewan.
Adapun alokasi anggaran itu akan difokuskan pada tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Tidak berhenti di situ, Nusron juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, dan pembiayaan pegawai baru, baik CPNS maupun PPPK.
“Kami mohon dukungan semoga semua program bisa berhasil. Khususnya penambahan anggaran ini agar PTSL bisa lebih masif menjangkau masyarakat,” ujarnya.
Komitmen dan langkah Nusron mendapatkan respons positif dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran tersebut.
“Saya pribadi mendukung Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak didukung, beliau tidak bisa bergerak. Mudah-mudahan kita bisa sisir program yang manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat,” kata Dede.
Kementerian ATR/BPN sendiri mencatat realisasi serapan anggaran tahun 2024 mencapai 99,04 persen, sebuah capaian yang dianggap sebagai bukti keseriusan dalam mengelola keuangan negara.
Dalam rapat kerja itu, Nusron juga didampingi oleh jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Komisi II DPR RI berharap dengan tambahan anggaran, pelayanan publik di bidang pertanahan bisa semakin cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. (Gal/PK)
