POJOKKATA.COM, JAKARTA – Peredaran beras oplosan makin meresahkan. Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping, buka suara soal praktik curang yang diduga dilakukan oleh ratusan perusahaan. Ia menuding lemahnya peran negara dalam mengelola distribusi beras menjadi pemicu utama maraknya peredaran beras oplosan yang merugikan konsumen dan mencederai petani.
Temuan Satgas Pangan menyebutkan, ada 212 perusahaan yang diduga mengoplos beras hingga menimbulkan kerugian konsumen mencapai Rp3,2 triliun. “Jika dihitung kerugian sekitar Rp5.000 per kilogram, artinya ada sekitar 700 ribu ton beras oplosan yang sudah beredar. Padahal kebutuhan nasional per bulan sekitar 2,6 juta ton,” ujar Riyono dalam keterangannya, Senin (14/7).
Dengan angka itu, hampir seperempat beras yang ada di pasar patut dicurigai sebagai beras oplosan. “Ini bukan masalah kecil. Konsumen dirugikan, petani kita makin terpuruk karena hasil panennya tidak dihargai dengan layak,” ucap anggota Komisi IV DPR RI itu.
Riyono menyesalkan tindakan curang dari oknum perusahaan yang menjual beras berkualitas rendah namun diberi label premium. Ia menyebut, petani justru telah menghasilkan beras berkualitas tinggi musim ini dan layak mendapat penghargaan atas hasil kerja kerasnya.
“Beras dari petani kita itu sudah bagus, alami, cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Tapi ulah segelintir pemain nakal membuat kepercayaan publik tercoreng,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya penguasaan pasar oleh negara. Dari 2,5 juta ton beras yang beredar di pasar setiap bulan, hanya sekitar 100 ribu ton atau 5 persen yang dikendalikan oleh Bulog. “Sisanya dikuasai swasta. Negara seakan hanya jadi penonton,” tegas Riyono.
Menurutnya, kondisi ini membuka celah penyimpangan dari pengoplosan hingga potensi penyelundupan. Ia mendesak pemerintah mengambil peran lebih besar, minimal menguasai 20 hingga 50 persen pasar, agar distribusi dan tata niaga lebih terkendali.
“Kalau negara hadir dan BUMN pangan diperkuat, maka Satgas Pangan tidak akan kewalahan. Ini kunci menjaga keamanan pangan dan keadilan bagi petani maupun konsumen,” pungkasnya. (Gal/PK)
