POJOKKATA.COM, PONOROGO – Sejumlah elemen LSM yang tergabung dalam Konsorsium Pergerakan Ponorogo Bersatu (KPPB) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Ponorogo, Kamis (7/5/2026). Massa mendesak pemerintah pusat mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta anggaran dialihkan untuk sektor pendidikan serta kesehatan.
Aksi berlangsung di Jalan Aloon-aloon Timur, Ponorogo.
Massa datang menggunakan sekitar 30 sepeda motor dan 10 mobil sambil membawa bendera konsorsium, spanduk, serta perangkat sound system.
Sebelum tiba di gedung dewan, peserta aksi melakukan long march melintasi sejumlah ruas jalan protokol Kota Ponorogo. Mereka menyampaikan aspirasi melalui poster dan orasi secara bergantian.
Beberapa poster yang dibawa massa di antaranya bertuliskan “223 Triliun Kembalikan ke Pendidikan”, “Jangan Rampas Dana Pendidikan untuk Makan Gratis”, hingga “KDKMP Sebagai Wadah Kebutuhan Pokok Murah Masyarakat”.
KPPB sendiri merupakan gabungan sejumlah LSM lokal di Ponorogo. Di antaranya Garda Wengker, GRIB, BARA, LSM 45, GMAS, FKR, Estafet, PRC, Garda Satu, hingga Bela Negara.
Koordinator aksi, Aang Pariyanto alias Anom, dalam orasinya menyebut program MBG dinilai belum menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat kecil.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan ekonomi rakyat dan pemberdayaan UMKM.
“Kami bukan menolak kemajuan. Tapi rakyat ingin diberdayakan, bukan hanya disuapi. Berikan akses modal mudah untuk UMKM, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya dalam orasi.
Massa juga menyoroti keberadaan tenaga kerja di program MBG/SPPG yang disebut berpeluang diangkat menjadi PPPK, sementara nasib guru honorer dinilai masih belum jelas.
“Guru honorer sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi kesejahteraannya masih minim. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” tambahnya.
Selain mengkritisi MBG, massa juga menyatakan dukungan terhadap percepatan program KDKMP yang dianggap dapat membantu penguatan ekonomi masyarakat bawah.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan mediasi antara perwakilan massa dan pimpinan DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi dan meneruskannya ke pemerintah pusat.
“Kami sebagai DPRD akan mencermati dan mengawal pelaksanaan program nasional ini. Jika ada celah atau persoalan di lapangan, tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Dwi, DPRD juga akan melibatkan komisi terkait untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG maupun KDKMP agar benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
Aksi berlangsung sekitar beberapa jam dengan pengamanan gabungan dari Polres Ponorogo, Satpol PP, Dishub, dan Dinas PMK Ponorogo. Hingga kegiatan selesai, situasi berlangsung tertib, aman, dan kondusif. (Gal/PK)
