POJOKKATA.COM, SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menyosialisasikan pemasangan tanda batas tanah. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu (25/6).
Menurut Nusron, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tanda batas tanah masih rendah. Kondisi ini membuka celah terjadinya sengketa lahan, bahkan sampai pada kasus saling tukar batas antar warga.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” tegas Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemungutan suara ulang (PSU), maupun yang belum ikut pada gelombang sebelumnya.
Ia mengingatkan, tanpa peran aktif para kepala daerah, kampanye Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang digulirkan sejak 2023 tidak akan berjalan efektif. “Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” ujarnya.
Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum memiliki sertipikat. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi profesi.
“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk sama-sama melengkapi sertipikat tersebut,” tandasnya.
Hingga Juni 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 122,5 juta bidang tanah sudah terdaftar dari total target 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, 96,4 juta bidang telah bersertipikat.
“Jadi tugas kita melanjutkan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, Bapak/Ibu sekalian, kami tunggu kerja samanya ya,” pungkas Nusron.
Dalam kegiatan orientasi tersebut, turut hadir Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, serta Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. (Gal/PK)
