POJOKKATA.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan petani tebu yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI). Salah satu poin paling mendesak adalah desakan agar pemerintah segera membeli 100 ribu ton gula petani yang saat ini menumpuk di gudang pabrik karena tidak terserap pasar.
Komitmen tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, usai mendampingi audiensi pengurus DPN APTRI di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, bersama Wakil Ketua Panggah Santoso dan Yohan, serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
“Komisi IV sepakat dengan aspirasi petani agar pemerintah segera membeli gula yang tidak laku terjual. Ini penting untuk menyelamatkan petani,” tegas Riyono.
Selain persoalan gula, Komisi IV juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu akibat terbitnya Permendag No.16/2025 yang membuka keran impor etanol tanpa pengendalian. “Aturan itu harus direvisi karena jelas merugikan petani,” lanjutnya.
Dana Rp1,5 Triliun untuk Gula Petani
Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin, menyebut hasil audiensi menghasilkan titik terang. Pemerintah memastikan pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara untuk membeli gula petani.
“Komisi IV maupun Bapanas langsung menghubungi pihak Danantara, dan besok pagi dijadwalkan penandatanganan pencairan pembelian gula senilai Rp1,5 triliun,” ungkap Khabsyin.
Dalam pertemuan itu, APTRI menyampaikan enam tuntutan utama. Pertama, konsistensi larangan impor gula pada 2025. Faktanya, awal tahun pemerintah tetap membuka impor 200 ribu ton gula. Kedua, pengawasan ketat gula rafinasi agar tidak bocor ke pasar konsumsi.
Ketiga, pembelian 100 ribu ton gula petani melalui BUMN. Keempat, revisi Permendag No.16/2025 yang menyebabkan harga tetes tebu anjlok dari Rp2.500–Rp3.000/kg (2024) menjadi hanya Rp1.000–Rp1.400/kg tahun ini.
Selain itu, APTRI juga meminta jaminan ketersediaan pupuk tepat waktu agar petani dapat menekan biaya produksi, serta bantuan sarana angkut langsir tebu dari lahan basah yang dikelola koperasi petani di tiap pabrik gula.
Khabsyin mengingatkan, jika pemerintah tidak segera merespons, dampaknya bisa fatal.
“Program swasembada gula bisa gagal, pabrik gula berhenti beroperasi, terjadi PHK massal, hingga lumpuhnya ekosistem ekonomi berbasis tebu. Petani sudah berjuang keras, tapi tanpa keberpihakan pemerintah, industri gula nasional bisa runtuh,” tegasnya. (Gal/PK)
