POJOKKATA.COM, PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 sejak dini. Salah satu tahap pentingnya adalah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Aula Bapperida Ponorogo, Kamis (22/1/2026).
Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, pemuda, hingga perwakilan anak. Keterlibatan lintas elemen itu diharapkan mampu memperkaya arah kebijakan pembangunan daerah.
Plt Bupati Ponorogo Bunda Lisdyarita mengatakan, FKP menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi, ide, dan masukan masyarakat sebelum program pembangunan benar-benar ditetapkan.
“Kami ingin menghimpun masukan dari semua lapisan masyarakat. Nanti kami bahas bersama, tujuannya untuk kemajuan Ponorogo,” ujar Bunda Lisdyarita.
Menurutnya, mekanisme partisipatif ini penting agar kebijakan yang dijalankan dua tahun mendatang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan tidak meleset dari harapan warga.
Dalam paparannya, Bunda Lisdyarita menjelaskan tema besar pembangunan Ponorogo pada 2027 adalah pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas.
Di antaranya peningkatan kualitas layanan pendidikan, pengembangan literasi, transformasi digital, serta keterbukaan informasi publik.
Selain itu, Pemkab juga menargetkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan terjangkau.
Tak hanya sektor sosial, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus. Yakni pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.
Di sisi lain, pembangunan masyarakat yang harmonis terus didorong melalui pengembangan nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, seni budaya, serta olahraga.
“Kami ingin Ponorogo semakin hebat, masyarakatnya sejahtera,” tegasnya.
Dari berbagai program tersebut, Pemkab Ponorogo menetapkan sejumlah target indikator makro pada 2027. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 75,20. Pertumbuhan ekonomi dipatok 4,84 persen.
Angka kemiskinan diturunkan hingga 7,60 persen, dengan rasio gini ditekan di angka 0,314 untuk mengurangi ketimpangan. Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 3,99 persen.
Di sektor pertanian, nilai tukar petani (NTP) ditargetkan naik menjadi 117,62. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan mencapai 73,64 persen, Indeks Reformasi Birokrasi 76,50 persen, serta Indeks Kota Layak Anak meningkat menjadi 77,23 persen.
“Besar harapan kami, melalui program-program yang disusun, seluruh Indeks Kinerja Utama bisa bergerak positif,” tandas Bunda Lisdyarita. (Gal/PK)
