POJOKKATA.COM, JAKARTA – Krisis energi mulai menekan sektor perikanan tangkap, terutama di wilayah pesisir. Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi disebut mulai membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan, khususnya kapal-kapal berukuran menengah.
Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping, meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan kecil tetap aman dan harganya tidak berubah.
“Krisis energi akan membawa dampak kepada pelaku usaha perikanan tangkap. PKS meminta agar BBM nelayan kecil di bawah 5 GT tersedia dan harga tetap,” ujarnya di Jakarta.
Menurut Riyono, BBM subsidi untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 gross ton (GT) dipastikan tidak mengalami kenaikan harga. Saat ini, harga BBM subsidi masih berada di angka Rp 6.800 per liter, dengan nilai subsidi sekitar Rp 1.000 per liter.
Dia menyebut, kelompok nelayan kecil menjadi tulang punggung sektor tangkap nasional. Dari total armada yang ada, sekitar 200 ribu nelayan kecil beroperasi dengan kapal di bawah 5 GT. Sementara kapal berukuran di atas 30 GT tercatat sekitar 5.000 unit.
Mayoritas kapal tangkap, kata dia, merupakan nelayan kecil dengan pola one day fishing, yakni melaut dan kembali pada hari yang sama. Hasil tangkapan mereka umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.
“Nelayan kecil insyaallah BBM subsidi harganya tidak akan naik, tetap Rp 6.800 per liter. Tapi untuk non-subsidi saat ini di level pelaku usaha perikanan kapal tangkap di atas 30 GT sudah mencapai Rp 25.000 hingga Rp 28.500 per liter. Ini cukup memberatkan,” tambahnya.
Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi memukul operasional usaha perikanan tangkap. Pasalnya, komponen BBM menyumbang sekitar 60 persen dari total biaya operasional kapal.
Jika tidak segera diantisipasi, beban biaya produksi dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya aktivitas melaut, pasokan ikan, hingga pendapatan pelaku usaha perikanan.
Karena itu, Riyono mengusulkan pemerintah segera mengambil langkah mitigasi melalui skema BBM semi subsidi berbasis kuota bagi kapal tangkap berukuran di bawah 100 GT.
“PKS mengusulkan untuk pelaku usaha perikanan di bawah 100 GT bisa mendapat harga semi subsidi dengan sistem kuota untuk menghindari penyalahgunaan,” tegasnya.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan, sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran di tengah tekanan krisis energi. (Gal/PK)
