POJOKKATA.COM, PONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo memutuskan menghentikan sementara rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) hingga 2027. Kebijakan moratorium ini diambil sebagai langkah strategis untuk menekan beban belanja pegawai yang dinilai masih terlalu tinggi.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Suko Widodo, memastikan keputusan tersebut berlaku untuk seluruh skema penerimaan, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Saat ini, porsi belanja pegawai di Ponorogo masih berada di angka 37 persen dari total anggaran daerah. Angka tersebut dinilai melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Targetnya harus ditekan hingga 30 persen sebelum akhir 2026,” kata Suko.
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut bukan tanpa alasan. Jika komposisi belanja pegawai tidak segera ditekan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi sanksi berupa pengurangan dana transfer dari pusat. Dampaknya, ruang fiskal untuk pembangunan bisa tergerus.
“Kalau sampai 2027 belum turun ke 30 persen, ada risiko dana transfer dipotong. Ini tentu akan berpengaruh pada pembangunan daerah,” tegasnya.
Sebagai gantinya, Pemkab Ponorogo akan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang sudah ada. Penataan internal dilakukan agar distribusi pegawai lebih merata dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, meski tanpa tambahan personel baru.
“Kami maksimalkan ASN yang ada melalui penataan internal, sehingga kinerja tetap optimal,” imbuhnya.
Suko juga meminta masyarakat yang berminat menjadi ASN untuk bersabar. Ia menegaskan kebijakan ini bersifat sementara hingga kondisi fiskal daerah kembali sehat.
“Ini langkah penyesuaian. Setelah struktur anggaran lebih ideal, kebijakan ini akan dievaluasi kembali,” pungkasnya. (*)
