POJOKKATA.COM, JAWA TIMUR – Anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak kembali memicu keresahan. Setelah aksi protes peternak ayam petelur muncul dari Magetan hingga Blitar, anggota DPR RI Komisi IV Riyono Caping mendesak pemerintah segera memberikan jaminan harga dan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Riyono, saat ini harga telur di kandang peternak hanya berkisar Rp 21.000 hingga Rp 22.000 per kilogram. Angka tersebut berada di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp 23.000 per kilogram, sehingga banyak peternak terancam merugi.
“Peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dan jaminan penyerapan dari program pemerintah MBG melalui instruksi langsung dari BGN,” tegas Riyono.
Politikus yang mewakili Daerah Pemilihan Jatim VII itu menilai berbagai upaya yang dilakukan untuk membantu peternak belum mampu mendongkrak harga di tingkat kandang. Sebelumnya, aksi pembagian lebih dari satu ton telur kepada masyarakat di Magetan mendapat respons berupa pembelian telur oleh ASN serta bantuan jagung subsidi bagi peternak lokal.
Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup mengatasi persoalan utama, yakni rendahnya harga jual telur.
“Aksi pembagian 62 ton telur di Blitar menjadi puncak usaha para peternak lokal di Jawa Timur. Harga sudah tidak masuk akal, penyerapan di program MBG juga belum maksimal, para tengkulak bisa mempermainkan harga, sementara harga pakan masih cukup tinggi,” ujarnya.
Riyono menjelaskan, secara nasional sebenarnya tidak terjadi kekurangan pasokan telur. Berdasarkan data yang ia sampaikan, stok telur nasional pada akhir 2025 mencapai 6,52 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional di luar program MBG sekitar 6,225 juta ton. Artinya masih terdapat surplus sekitar 295 ribu ton.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai harga telur seharusnya dapat dijaga pada level yang menguntungkan peternak sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Melihat stok telur yang ada, seharusnya harga bisa stabil di kisaran Rp 24.000 sampai Rp 26.000 per kilogram di tingkat peternak agar masih ada margin untuk produksi kembali. Jika harga terus turun, produksi nasional bisa terancam,” paparnya.
Riyono meminta pemerintah bergerak cepat sebelum kondisi semakin memburuk dan memicu aksi-aksi lanjutan dari peternak yang berpotensi mengganggu iklim usaha sektor pangan.
Ia mengusulkan tiga langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan harga pembelian di tingkat peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) di kisaran Rp 22.000 hingga Rp 25.000 per kilogram sehingga harga di tingkat konsumen tetap maksimal Rp 30.000 per kilogram.
Kedua, Satgas Pangan diminta bertindak tegas terhadap pembeli besar yang membeli telur di bawah HAP dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) diminta membeli dan menyerap telur langsung dari peternak lokal sebagai bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
“Pemerintah harus tegas dan jelas. Perlu ada jaminan harga dan pembelian dari seluruh SPPG di bawah BGN untuk menyerap telur peternak lokal,” pungkasnya. (Gal/PK)
