POJOKKATA.COM, JAKARTA – Nasib peternak ayam petelur kembali menjadi sorotan di Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping mendesak pemerintah segera menjamin ketersediaan jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak.
Kebutuhan jagung peternak periode September 2026 hingga Februari 2027 disebut mencapai 221 ribu ton.
Desakan itu disampaikan Riyono setelah menerima aspirasi dari asosiasi peternak ayam petelur di Komisi IV DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, peternak menyampaikan lima persoalan utama yang hingga kini belum mendapat solusi tuntas.
Lima aspirasi itu meliputi harga telur yang belum stabil, pemenuhan kebutuhan jagung untuk pakan, tata kelola peternakan ayam petelur yang kembali berpihak kepada rakyat, harga bungkil kedelai yang terjangkau, serta harapan agar telur dapat masuk dalam komoditas bantuan pangan pemerintah.
“Saya sudah berjuang untuk isu harga telur yang belum stabil sejak Mei 2026. Sudah bertemu lima kali dengan peternak rakyat. Hari ini bertemu di Komisi IV adalah wujud keseriusan memperjuangkan nasib peternak kita,” kata Riyono.
Dia menyebut harga acuan pemerintah untuk telur saat ini berada di kisaran Rp26 ribu per kilogram. Namun, harga yang diterima peternak di lapangan masih sekitar Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.
Kondisi tersebut membuat peternak terus menanggung kerugian. Riyono memperkirakan kerugian mencapai Rp6 ribu hingga Rp7 ribu per kilogram. Bahkan, kondisi itu disebut telah berlangsung sejak Maret hingga Oktober 2026.
“Belum ada pergerakan harga yang menguntungkan peternak. Peternak rakyat terus berada dalam posisi yang sulit,” ujarnya.
Di tengah tekanan harga tersebut, persoalan lain yang dinilai mendesak adalah ketersediaan jagung. Riyono menyebut jagung menjadi sekitar 50 persen bahan baku pakan ternak sehingga ketersediaannya sangat menentukan biaya produksi peternak.
Untuk periode September 2026 hingga Februari 2027, kebutuhan jagung peternak disebut mencapai 221 ribu ton. Karena itu, pemerintah diminta tidak menunda pemenuhan kebutuhan tersebut.
“Kebutuhan mendesak saat ini adalah kebutuhan jagung sebagai 50 persen bahan baku pakan ternak. Ada 221 ribu ton untuk periode September 2026 sampai Februari 2027 yang harus dipenuhi. Negara harus bisa menyediakan jagung ini untuk rakyat, untuk peternak rakyat,” tegas Riyono.
Menurut dia, berdasarkan data per Oktober 2026, alokasi jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 250 ribu ton. Namun, stok jagung yang tersedia di Bulog baru sekitar 30 ribu ton untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Kondisi itu dinilai masih jauh dari kebutuhan. Bulog diminta segera mencari solusi, salah satunya dengan meningkatkan serapan jagung produksi dalam negeri. Jika pasokan domestik tidak mencukupi, opsi impor dinilai perlu dipertimbangkan.
Riyono bahkan meminta pemenuhan kebutuhan jagung peternak dituntaskan maksimal dalam waktu satu bulan.
“Saya mendukung dalam waktu satu bulan agar kebutuhan jagung untuk peternak bisa dipenuhi segera. Jangan lama untuk urus rakyat. Habiskan semua stok yang ada, koperasi peternak bisa akses dan kekurangan harus dipenuhi,” katanya.
Selain persoalan jagung dan harga telur, Riyono menyoroti tata kelola serta tata niaga telur. Menurut dia, peternak rakyat harus memiliki ruang lebih besar dalam mengendalikan rantai usaha peternakan.
Kehadiran investor besar, entitas usaha, maupun konglomerasi di sektor tersebut dinilai perlu diatur secara ketat agar tidak menekan keberlangsungan peternak kecil.
“Lima harapan peternak akan diperjuangkan oleh Komisi IV ke eksekutif sebagai wujud keberpihakan negara kepada rakyat. Kemungkinan besar juga akan ada usulan khusus BUMN yang memproduksi pakan sektor peternakan,” pungkas Riyono. (Gal/PK)
