POJOKKATA.COM, Ponorogo – Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur, Suli Daim, memberikan tanggapan tegas terkait beredarnya foto yang menunjukkan dukungan DPP PAN kepada salah satu bakal pasangan calon dalam Pilkada 2024.
Dalam konferensi pers di Posko Kemenangan Suli Daim, ia menegaskan kesetiaannya pada instruksi DPP PAN.
“Sepanjang ada perintah dari DPP PAN, saya akan tunduk, patuh, dan menjalankan sesuai perintah,” ujar Suli Daim.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 9 yang meliputi Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek, Suli Daim memiliki tanggung jawab besar dalam memenangkan PAN di wilayah tersebut pada Pilkada 2024.
Ia menekankan kesetiaannya terhadap keputusan DPP PAN.
Terkait rekomendasi yang beredar, Suli Daim menyatakan bahwa secara institusi, rekomendasi tersebut belum diterima oleh dirinya maupun oleh calon bupati yang akan maju.
“Jika sekarang ada rekom yang beredar, biar beredar. Tapi secara institusi itu belum ada di tangan kami juga ke tangan kandidat yang maju sebagai calon bupati,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk selalu patuh terhadap arahan ketua umum. “Saya akan sami’na wa ato’na, taat dan patuh tegak lurus dengan ketum. Namun sampai saat ini saya belum ada perintah atau mendapatkan tugas dari ketum terkait dukungan pilkada di Ponorogo,” terangnya.
Menanggapi polemik terkait video dukungan yang mengatasnamakan Muhammadiyah, Suli Daim, yang merupakan mantan Ketua LHKP Muhammadiyah Jawa Timur, meminta warga persyarikatan untuk menahan diri.
Ia menyayangkan penggunaan simbol-simbol Muhammadiyah dalam mendukung calon kepala daerah di Pilkada Ponorogo.
“Bukan ranah ormas, khususnya Muhammadiyah, untuk dukung-mendukung. Mohon untuk menahan diri agar posisi kita tetap menjadi penyeimbang dalam pemerintahan,” pintanya.
Sebagai mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Suli Daim mengingatkan pentingnya menjaga netralitas demi menciptakan hubungan yang kondusif antara pimpinan persyarikatan dan anggotanya di Ponorogo.
Ia berpesan agar warga Muhammadiyah menggunakan hak politiknya dengan cerdas, arif, bertanggung jawab, dan mandiri, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
“Warga Muhammadiyah hendaknya tetap menjaga netralitas sesuai dengan Khittah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang tidak terkait langsung dengan politik praktis kekuasaan,” tegasnya.
