POJOKKATA.COM, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dengan tegas menanggapi isu yang beredar mengenai ketidakamanan Sertipikat Elektronik. Ia menyebut bahwa informasi yang mengklaim Sertipikat Elektronik rentan dibobol adalah sebuah berita sesat yang menyesatkan. Nusron menegaskan, sistem keamanan yang diterapkan pada Sertipikat Elektronik jauh lebih kuat dan tidak mungkin dengan mudah dibobol.
“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem back up berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” ujar Nusron Wahid usai acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).
Menteri ATR/BPN ini juga menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik tidak hanya mudah diakses melalui perangkat seperti laptop atau ponsel, tetapi juga dilengkapi dengan sistem firewall yang sangat kuat. Data Sertipikat Elektronik, lanjut Nusron, disimpan di data center yang tersebar di lima lokasi berbeda dengan pengamanan berlapis, dari lapisan pertama hingga kelima. Sistem pengamanan ini memastikan bahwa data sertipikat tetap aman dan terjamin.
Lebih lanjut, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa tuduhan tentang ketidakamanan Sertipikat Elektronik sejatinya merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang kini tengah membangun sistem pelayanan yang lebih transparan dan aman. “Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat,” tegasnya.
Menteri ATR/BPN juga menambahkan bahwa semakin kuatnya pemerintahan saat ini, didukung oleh parlemen dan rakyat, menjadi salah satu alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mencoba merusak citra pemerintah. “Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak. Dia takut ini, kalau negara kuat, dia tetap mencoba untuk melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan ini tidak boleh,” pungkas Nusron Wahid.
Dalam acara tersebut, Menteri Nusron juga didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN. (Gal/PK)
