POJOKKATA.COM, Depok – Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata ruang di Jawa Barat guna mengurangi pembangunan yang berdampak pada Daerah Aliran Sungai (DAS), sekaligus meminimalkan risiko banjir dan erosi tanah.
Dalam upaya tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan rencana penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.
Menteri Nusron menjelaskan, tanah yang berada dalam garis sempadan sungai akan ditetapkan menjadi tanah negara yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan HPL berada di bawah BBWS. Dengan adanya sertifikat ini, tanah tersebut akan menjadi aset negara yang dapat dikelola untuk pengelolaan ekosistem sungai,” ujar Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Tata Ruang di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/2025).
Lebih lanjut, Nusron menanggapi pemberitaan terkait penerbitan sertifikat untuk tanah di sempadan sungai.
“Kami akan mengkaji setiap kasus secara mendalam. Jika ditemukan proses yang tidak sesuai atau adanya kecurangan, sertifikat tersebut akan dibatalkan. Namun, jika prosesnya benar dan sah, pengadaan tanah akan dilakukan dengan ganti rugi,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi langkah tersebut, menyatakan bahwa kebijakan ini akan memperlancar program normalisasi dan pelebaran sungai tanpa terhalang masalah kepemilikan tanah.
“Langkah strategis ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai hambatan di Jawa Barat, berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” ungkap Dedi.
Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat, Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota, serta Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, dan sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya. (Gal/PK)
