POJOKKATA.COM, Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap fakta mencengangkan saat bertemu dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, Jumat (11/4). Sedikitnya 1,1 juta hektare lahan di provinsi ini belum terdaftar dan dinilai masih sangat potensial untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat.
“Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini peluang besar, baik untuk HGU maupun HGB. Tanah-tanah ini perlu kita tata ulang dan berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya,” ungkap Nusron seusai rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng.
Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong agar ketimpangan kepemilikan tanah bisa ditekan melalui penataan ulang sistem pertanahan nasional.
“Penataan ini harus berdasar pada asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Kita jalankan dengan tiga prinsip utama. Yang besar jangan dimatikan, biarkan tumbuh, tapi jangan dikasih ruang ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong agar tumbuh, dan yang belum punya kita bantu supaya punya. Untuk itu, kolaborasi dengan kepala daerah menjadi sangat penting,” tegas Nusron.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk merapikan sistem pertanahan daerah. Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, menyatakan dukungan penuh terhadap program yang disampaikan Menteri ATR/BPN.
“Semua sudah sangat jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri. Insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai perintah dan arahan,” kata Reny.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Biro Humas Harison Mocodompis dan Kepala Kanwil BPN Sulteng, Muh. Tansri.
Dengan potensi lahan sebesar itu, Sulawesi Tengah dinilai memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pemerataan. Pemerintah pusat berharap, melalui sinergi yang solid antara pusat dan daerah, lahan tidur dapat berubah menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat. (Gal/PK)
