POJOKKATA.COM, Ponorogo – Grebeg Suro, hajatan tahunan yang menjadi ikon budaya Kabupaten Ponorogo, bakal kembali digelar tahun ini meski dana dari APBD jauh dari cukup. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya menganggarkan Rp 350 juta, padahal kebutuhan total pelaksanaan mencapai Rp 5,7 miliar.
“Memang dari APBD tersedia anggaran Rp 350 juta, namun total kebutuhannya hampir Rp 5,7 miliar,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, Rabu (11/6).
Minimnya anggaran bukan berarti kualitas event akan dikorbankan. Judha justru melihat ini sebagai peluang untuk membawa Grebeg Suro naik kelas menjadi event profesional. Salah satunya dengan menggandeng pihak ketiga untuk menangani pelaksanaannya.
“Sudah mempunyai nilai jual, artinya sudah menjadi komoditas event yang bisa kita tawarkan kepada Event Organizer (EO) untuk menata kelolanya menjadi event yang berkualitas,” terangnya.
Langkah cepat pun diambil. EO asal Bandung, Menjaga Bumi Project, menyatakan kesiapan mereka menangani seluruh rangkaian acara Grebeg Suro 2025 dengan dukungan sharing dana dari Pemkab sebesar Rp 350 juta.
Judha merinci, dari total anggaran yang dibutuhkan, sekitar Rp 4,7 miliar akan dipakai untuk kebutuhan teknis seperti pengadaan venue, panggung, lighting, video mapping, dan sound system. Sementara Rp 1 miliar sisanya dialokasikan untuk side event serta kirab lintasan sejarah.
Dengan durasi pelaksanaan selama 10 hari, ia optimistis Grebeg Suro tahun ini bisa tampil lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) yang menjadi bagian dari event tersebut telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) milik Kemenparekraf.
“Ini sudah menjadi event berkelas nasional. Dengan begitu, akan menjadi pusat perhatian wisatawan. Tentunya mitra kerja dan sponsor akan datang memberikan support,” harapnya.
Demi keberlanjutan, pembiayaan event akan dilakukan secara gotong royong antara Pemkab, EO, dan sponsor. EO pun diberi mandat mengelola sistem ticketing FNRP sebagai salah satu sumber pendanaan.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko alias Kang Giri menegaskan, alokasi anggaran yang minim bukan cerminan ketidakpedulian pemerintah. Justru ia ingin agar Grebeg Suro mampu berdiri mandiri secara finansial.
“Anggarannya memang kami slot sedikit, bukan karena pelit. Tapi kami mencoba mengapresiasi harga kegagahan Grebeg Suro, termasuk desainnya. Ayo dikapitalisasi menjadi modal untuk menyelenggarakan Grebeg Suro,” ujarnya.
Kang Giri juga mendorong agar kepala dinas bisa berpikir kreatif, menjadikan keterbatasan sebagai tantangan untuk menyulap event ini tetap tampil dahsyat.
“Mampu menjual, dan mengelaborasi menjadi gagah, murah, tidak membebani APBD, tapi kualitasnya tetap harus lebih dahsyat dan lebih baik,” pungkasnya. (Gal/PK)
