POJOKKATA.COM, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Nusron saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/7).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” ujar Nusron di hadapan jajaran pimpinan BPK.
Dalam paparannya, Nusron menjabarkan empat strategi utama Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertama, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kedua, penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Ketiga, optimalisasi tanah telantar. Dan keempat, penyelesaian tata ruang secara menyeluruh.
Ia menyebut penerapan LSD berhasil menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan. “Dulu alih fungsi bisa puluhan ribu hektare per tahun. Sekarang, dalam empat tahun, hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Selama saya menjabat, belum pernah saya tandatangani satu pun izin alih fungsi LSD,” tegasnya.
Selain itu, penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi fokus kementeriannya. Nusron menekankan pentingnya sinkronisasi tata ruang agar kebijakan pangan, perumahan, energi, dan hilirisasi industri tidak saling tumpang tindih.
Langkah lain yang tengah dikebut adalah redistribusi tanah, khususnya dari lahan telantar maupun tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak dimanfaatkan.
“Redistribusi ini bukan hanya soal keadilan agraria, tapi juga bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan,” sambung Nusron.
Kegiatan Pra Rakor BPK tersebut juga menghadirkan sejumlah pemateri lain, antara lain Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mendampingi Menteri ATR/BPN, hadir pula Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kartika Sari. (Gal/PK)
