POJOKKATA.COM, PONOROGO – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025 akhirnya tuntas. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (27/4/2026), DPRD Ponorogo menerbitkan 16 rekomendasi beserta sejumlah catatan strategis untuk menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Salah satu sorotan utama dewan adalah kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih memprihatinkan. DPRD mencatat total panjang jalan rusak di Ponorogo mencapai sekitar 146,79 kilometer. Kondisi itu dinilai harus segera ditangani melalui percepatan pembangunan dan peningkatan alokasi anggaran.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan persoalan jalan rusak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran perbaikan jalan,” ujarnya saat memimpin rapat paripurna dengan agenda tunggal penyampaian rekomendasi dan catatan strategis atas LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025.
Tak hanya infrastruktur jalan, dewan juga menyoroti sektor lingkungan. DPRD mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi serta penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Langkah tersebut dipandang penting untuk mendukung target pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican Baru juga menjadi perhatian, dengan konsep pengelolaan modern berbasis sanitary landfill.
Di bidang pendidikan, kalangan legislatif meminta penguatan platform pendidikan digital, penataan tenaga guru honorer, serta perhatian lebih terhadap insentif guru ngaji dan tenaga pendidik nonformal.
Sementara di sektor kesehatan, DPRD mendesak percepatan pelayanan publik, upaya penurunan angka stunting, serta penyelesaian tunggakan BPJS secara bertahap dan terencana.
“Sektor kesehatan, perlunya percepatan pelayanan, penurunan angka stunting, serta penyelesaian tunggakan BPJS secara bertahap dan terencana,” terang Dwi Agus Prayitno, yang akrab disapa Kang Wi.
Persoalan kesejahteraan sosial juga masuk dalam catatan strategis dewan. DPRD meminta program penanggulangan kemiskinan diperkuat dengan basis data yang valid, termasuk validasi penerima bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran.
“Program-program bantuan sosial harus lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Meski memberi sejumlah catatan kritis, DPRD tetap menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan berbagai penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Ponorogo sepanjang 2025. Dewan menegaskan rekomendasi yang disusun panitia khusus merupakan hasil pembahasan menyeluruh, mendalam, dan objektif.
“Kami sengaja membentuk panitia khusus yang telah bekerja secara menyeluruh, mendalam, dan objektif dalam membahas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 ini,” ungkap Kang Wi.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi pijakan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyambut rekomendasi DPRD sebagai bentuk mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
“Seluruh masukan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.
Bupati perempuan pertama di Ponorogo yang akrab disapa Bunda Lis itu menjelaskan, LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dokumen tersebut, kata dia, memuat capaian kinerja, persoalan yang dihadapi, hingga solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga sepakat perlunya penyajian data pembangunan yang lebih komprehensif, tidak hanya pada tahun berjalan, tetapi juga dalam rentang lima tahun terakhir agar tren pembangunan daerah dapat terbaca secara utuh. (Gal/PK)
