POJOKKATA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menegaskan sektor pertanian dan perikanan harus menjadi prioritas utama dalam politik anggaran nasional. Menurutnya, petani dan nelayan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu menopang negara saat krisis.
Hal itu disampaikan Riyono menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) APBN 2027 di hadapan DPR RI.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dengan semangat ekonomi Pancasila berbasis kekeluargaan dan keadilan sosial.
“Ekonomi nasional adalah ekonomi Pancasila berbasis kekeluargaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekeluargaan itu artinya kebersamaan dan gotong royong, bukan kapitalis atau neoliberal yang bertentangan dengan ekonomi nasional kita,” kata Riyono.
Politikus yang akrab disapa Riyono Caping itu menyebut kesejahteraan petani dan nelayan menjadi kunci pemerataan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita pemerintah.
Menurutnya, tidak mungkin tercipta kesejahteraan bangsa tanpa meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di sektor pangan dan perikanan.
“Petani dan nelayan adalah tulang punggung ekonomi nasional. Pemerataan ekonomi dari desa sampai kota, dari hulu sampai hilir, harus dimulai dari kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Riyono juga menyinggung pengalaman saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Ketika banyak sektor ekonomi terpuruk, kata dia, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil justru menjadi penyangga utama perekonomian nasional.
“Saat Covid dan negara krisis, yang menjadi tulang punggung ekonomi adalah rakyat kecil, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang jumlahnya jutaan di seluruh Indonesia,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Di sisi lain, Riyono mengapresiasi capaian sektor pertanian nasional hingga 2026. Produksi gabah kering panen (GKP) disebut mencapai 54 juta ton dengan stok beras nasional menembus 5,3 juta ton.
Namun, ia menilai sektor perikanan masih membutuhkan perhatian lebih serius, terutama terkait tingginya harga BBM nonsubsidi bagi nelayan yang masih berada di kisaran Rp 27 ribu per liter.
Karena itu, Riyono mendorong pemerintah meningkatkan keberpihakan anggaran kepada sektor pertanian dan perikanan. Dia mengusulkan alokasi anggaran untuk petani dan nelayan mencapai 10 hingga 15 persen dari total APBN.
“Pidato Presiden Prabowo memiliki perhatian besar kepada petani dan nelayan. Tidak ada kata lain kecuali dengan politik anggaran sebesar 10 sampai 15 persen dari APBN,” tegasnya. (Gal/PK)
