POJOKKATA.COM, PONOROGO – Berakhirnya rangkaian Grebeg Suro 2026 tidak lantas menutup pekerjaan rumah penyelenggara. DPRD Ponorogo berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan agenda budaya terbesar di Bumi Reog tersebut.
Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD Ponorogo akan memanggil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) serta pihak terkait lainnya melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Evaluasi dilakukan karena penyelenggaraan Grebeg Suro tahun ini menggunakan anggaran APBD sekitar Rp 500 juta.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan evaluasi menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
“Dalam waktu dekat, Komisi D akan menggelar RDP bersama Disbudparpora dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Grebeg Suro,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Politisi yang akrab disapa Kang Wi itu menjelaskan, evaluasi tidak hanya menyasar aspek teknis penyelenggaraan. DPRD juga ingin mengetahui sejauh mana dampak ekonomi yang dihasilkan dari event tahunan tersebut.
“Kami ingin melihat multiplier effect atau dampak ekonomi ganda dari pelaksanaan Grebeg Suro ini, mulai dari sektor UMKM, perhotelan, restoran, hingga parkir, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.
Menurut Kang Wi, sejumlah agenda utama akan menjadi perhatian dalam evaluasi nanti. Mulai Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP), Festival Reog Remaja (FRR), hingga Kirab Pusaka yang menjadi puncak rangkaian Grebeg Suro.
Meski secara umum seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal, DPRD mencatat adanya sejumlah masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait kesan pelaksanaan Grebeg Suro tahun ini yang dinilai lebih sepi dibanding tahun sebelumnya.
“Berbagai masukan dan opini yang berkembang di masyarakat, termasuk soal kesan lebih sepi dibanding tahun lalu, tentu akan menjadi bahan evaluasi total bagi kami,” tegasnya.
Kang Wi mengakui antusiasme masyarakat sebenarnya masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari penuhnya kursi penonton saat pelaksanaan FNRP maupun FRR. Namun, jumlah peserta dan tamu undangan penting disebut mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
“Dulu ada bupati-bupati dari daerah lain ikut hadir beberapa kegiatan, menteri juga, tapi tahun ini pesertanya memang berkurang,” terangnya.
Penurunan jumlah peserta tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan DPRD bersama Disbudparpora. Legislator ingin mengetahui faktor penyebabnya sekaligus langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk penyelenggaraan tahun mendatang.
Selain itu, DPRD juga akan meminta data konkret terkait dampak Grebeg Suro terhadap sektor ekonomi masyarakat. Mulai tingkat hunian hotel, omzet pelaku UMKM, aktivitas restoran, penerimaan parkir, hingga kontribusi terhadap PAD.
“Kalau dampaknya besar tentu bagus, UMKM jalan, hotel penuh, ataupun sumbangan PAD dari retribusi juga tinggi. Jadi harus segera dievaluasi seperti apa dampaknya, tidak hanya selesai dan dilupakan,” pungkasnya.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Grebeg Suro 2026. Sebab, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rundown yang telah direncanakan tanpa kendala berarti. (Gal/PK)
