POJOKKATA.COM, Magetan – Pelantikan Drs. Welly Kristanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan oleh Bupati Nanik Endang Rusminiarti mendapat tanggapan dari salah satu Anggota DPRD Magetan Fraksi Golkar, Didik Haryono (DHY).
Ia menilai, keberhasilan Sekda yang baru dilantik itu akan diuji dalam waktu dekat, tepatnya pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Dilantiknya Pak Welly Kristanto itu menegaskan bahwa jabatan Sekda sudah terisi, sehingga nahkoda pemerintahan ASN sudah ada,” ujar DHY, Jumat (7/11/2025).
Meski begitu, DHY menilai pelantikan Welly tidak lepas dari dinamika di internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan.
Menurutnya, akan muncul resistensi dari sejumlah pejabat yang merasa lebih senior, baik dari sisi pangkat, usia, maupun pengalaman birokrasi.
“Masih banyak pejabat yang lebih senior dari Pak Welly, bahkan punya pengalaman sebagai kepala dinas di berbagai bidang. Nah, ketika ada pejabat yang merasa lebih superior, hal ini bisa memunculkan apatisme dalam menjalankan tugas,” ungkapnya.
Situasi itu, lanjut DHY, menjadi tantangan tersendiri bagi Sekda baru dalam menjalankan peran strategisnya. Terlebih, dalam tempo sekitar 23 hari, Welly harus memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan APBD 2026 mulai dari RKPD, KUA-PPAS, hingga draf akhir APBD.
“Ujiannya jelas, Pak Welly harus mampu menavigasi resistensi di internal birokrasi sekaligus berhadapan dengan DPRD yang punya kepentingan beragam dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.
Menurut DHY, proses penyusunan APBD ini akan menjadi indikator pertama yang menilai kapasitas dan kepemimpinan Welly sebagai Sekda definitif.
“Tingginya resistensi itu akan terjawab dalam waktu dekat. Kalau sampai APBD 2026 tidak bisa disahkan tepat waktu di akhir bulan ini, maka itu bisa dianggap sebagai kegagalan Pak Welly sebagai Sekda,” tegasnya.
DHY berharap dinamika yang ada tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan proses penyusunan anggaran daerah.
“Kami di DPRD tentu ingin melihat pemerintahan yang solid dan efektif. Semua pihak harus menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkasnya. (Gal/PK)
