POJOKKATA.COM, MAGETAN – Berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magetan. Tahun 2026 ini, ruang gerak pembangunan jalan dan pekerjaan fisik dipastikan jauh lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan, Muchtar Wahid, menyebut pengurangan transfer keuangan dari pusat hampir mencapai 50 persen. Kondisi itu membuat sejumlah program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah berkurang hampir 50 persen. Dampaknya tentu pada pembangunan yang tidak bisa maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Magetan, Hariyanto. Dia mengakui anggaran pekerjaan di bidangnya mengalami penurunan cukup besar pada 2026.
“Untuk tahun 2026 ini titik paket pekerjaan di Bidang Bina Marga berkurang dibanding tahun 2025 kemarin,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).
Hariyanto memaparkan, pada 2025 lalu Bidang Bina Marga memperoleh 53 titik paket pekerjaan dengan pagu APBD sekitar Rp 43 miliar. Namun tahun ini jumlahnya turun drastis menjadi hanya 26 titik paket pekerjaan dengan anggaran sekitar Rp 26 miliar.
Menurutnya, pekerjaan penambalan jalan kini lebih banyak ditangani UPTD. Sementara Bidang Bina Marga fokus pada pekerjaan berkala seperti hotmix yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pekerjaan pendukung dari APBD.
“Kalau pekerjaan penambalan jalan itu sudah dikhususkan di UPTD. Sedangkan di bidang sendiri ada pekerjaan berkala mulai hotmix dengan anggaran DAK dan pekerjaan pendukung dari APBD,” jelasnya.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya mengakui belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat terkait pembangunan jalan. Prioritas utama saat ini adalah menuntaskan proyek yang belum selesai pada 2025 lalu.
“Fokus utama mungkin dari titik paket pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun 2025 kemarin. Artinya melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas dan dilanjutkan di tahun 2026 ini,” imbuhnya.
Sementara itu, pola pemeliharaan jalan oleh tenaga UPTD dan Unit Reaksi Cepat (URC) masih dilakukan melalui penanganan kerusakan ringan hingga sedang dengan metode tambal sulam.
“Untuk saat ini kami hanya mampu melakukan penambalan jalan rusak dan berlubang. Tapi memang tidak semua lubang bisa kita tutup, terutama yang kerusakannya berat karena itu harus melalui proyek,” katanya.
Hariyanto juga meminta masyarakat memahami kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah tahun ini. Meski demikian, pihaknya memastikan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik di tengah efisiensi anggaran yang terjadi.
“Kami menyadari belum bisa memberikan pelayanan terbaik secara maksimal kepada masyarakat. Namun Bina Marga akan tetap berupaya semaksimal mungkin,” pungkasnya. (Gal/PK)
