POJOKKATA.COM, JAKARTA – Temuan beras bantuan pangan yang diduga tidak layak konsumsi di Bangkalan, Madura, menjadi sorotan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping meminta pemerintah dan Perum Bulog segera mengambil langkah cepat untuk mengelola stok beras nasional secara lebih presisi. Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada jumlah stok yang tersedia, tetapi juga kualitas beras yang akan disalurkan kepada masyarakat.
“Bantuan pangan adalah bentuk hadirnya negara kepada rakyat kecil. Hadirnya harus menggembirakan dan membantu rakyat. Beras sebagai kebutuhan pokok harus berkualitas prima, tidak boleh ada bantuan pangan yang rusak atau tidak layak diberikan kepada rakyat,” tegas Riyono.
Dalam laporan yang disampaikan Kementan, per 9 Juni 2026 tercatat sekitar 90 ribu ton beras dalam stok Bulog berada dalam kondisi rusak dan tidak layak konsumsi. Kerusakan tersebut diduga dipengaruhi oleh lamanya masa penyimpanan, kualitas beras saat masuk gudang, hingga faktor manajemen penyimpanan.
Di sisi lain, stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Stok beras nasional di gudang sudah bagus, ada 5,3 juta ton beras. Melimpah dan cukup untuk ketersediaan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah. Waktunya segera dikeluarkan dan disalurkan untuk bantuan pangan. Jangan terlalu lama disimpan, pasti akan ada masalah,” ujarnya.
Riyono mengaku memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi penyimpanan beras saat melakukan kunjungan pengawasan ke Gudang Bulog Ngawi pekan ini. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan adanya kelelawar dan serangga kecil di area gudang penyimpanan.
Menurut keterangan pihak Bulog setempat, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya perawatan berkala melalui fumigasi guna mencegah penurunan kualitas beras selama masa penyimpanan.
“Pengawasan ke Gudang Bulog Ngawi memberikan gambaran bahwa manajemen pengelolaan beras harus ketat. Tidak boleh terlambat atau bahkan abai terhadap SOP yang telah ditetapkan,” katanya.
Politikus yang akrab disapa Riyono Caping itu juga mengingatkan agar penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah periode Februari-Maret 2026 dapat dituntaskan pada Juni ini dengan tetap mengedepankan kualitas.
Ia menegaskan, beras yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi tidak boleh disalurkan kepada masyarakat. Apabila terlanjur dibagikan, pemerintah wajib melakukan penggantian.
“Keluarkan dan pastikan beras Bulog layak konsumsi dan berkualitas. Jika ada yang kurang bagus jangan dibagikan kepada rakyat. Jika terlanjur, maka wajib diganti. Jangan ada kesalahan dalam pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya. (Gal/PK)
