POJOKKATA.COM, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi kinerja untuk triwulan I tahun 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai langkah strategis dalam mendorong capaian kinerja yang lebih optimal.
Dalam paparan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (21/04/2025), Suyus menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, instansi harus menunjukkan nilai SAKIP yang baik. “Saat ini, kita berada di predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari 69,17 pada tahun 2023 menjadi 70,54 pada tahun 2024, meningkat sekitar 1,37 poin,” ungkapnya.
Peningkatan nilai SAKIP, menurut Suyus, merupakan indikator keberhasilan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, selain menjadi syarat penting dalam menaikkan tukin pegawai. Ia mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan perbaikan, dengan rata-rata capaian sebesar 69,56.
Suyus juga memaparkan bahwa untuk tahun 2024, ada beberapa indikator sasaran strategis yang telah tercapai bahkan melampaui target, salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang berhasil mencapai 114%. Selain itu, indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah juga tercatat 100% terealisasi.
Namun, Suyus mengakui adanya beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki, seperti ketimpangan penguasaan tanah. Faktor demografis, khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk, turut mempengaruhi capaian tersebut. “Kita harus memperhatikan rasionalitas wilayah dan jenis data dalam evaluasi kinerja ini,” ujar Suyus.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam setiap lapisan jajaran Kementerian ATR/BPN. “Kementerian ATR/BPN adalah institusi besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara berkelanjutan agar menjadi lebih baik dan dipercaya publik,” tegasnya.
Dalu menambahkan bahwa evaluasi yang baik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, sehingga perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran dapat diterapkan di masa mendatang.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 ini akan berlangsung hingga 25 April 2025. Evaluasi ini melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN hadir secara luring, sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran mengikuti secara daring. (Gal/PK)
