POJOKKATA.COM, MAGETAN – Persoalan harga telur dan kelangkaan jagung menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono. Aspirasi tersebut disampaikan langsung perwakilan peternak Magetan saat audiensi bersama anggota DPRD Magetan dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Dalam pertemuan tersebut, peternak mengeluhkan harga telur yang tak kunjung membaik. Sejak 30 Maret 2026, harga telur disebut masih bertahan di kisaran Rp23 ribu hingga Rp24 ribu per kilogram.
Kondisi itu dinilai semakin berat karena biaya produksi, terutama pakan, terus meningkat.
Tak hanya harga telur. Peternak juga menyoroti kelangkaan jagung sebagai salah satu bahan utama pakan ayam petelur. Di sisi lain, keberadaan peternakan berskala besar dengan kapasitas puluhan ribu ekor dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Riyono menilai persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Magetan. Tekanan serupa juga dirasakan peternak rakyat di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi untuk melindungi peternak kecil. Persoalannya berada pada implementasi di lapangan.
“Sebenarnya perlindungan terhadap peternak kecil sudah ada dalam UU Ketahanan Pangan, hanya saja implementasinya tidak mudah. Karena itu, yang harus kita dorong adalah bagaimana regulasi tersebut benar-benar hadir dan dirasakan oleh peternak di lapangan,” ujar Riyono.
Dia menegaskan, keberadaan peternakan besar tidak boleh mengorbankan peternak rakyat yang selama bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Karena itu, Riyono meminta pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap pembukaan kandang baru yang tidak mengantongi izin. Menurut dia, ekspansi peternakan besar harus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha peternak rakyat.
“Tidak boleh ada pembukaan kandang baru, apalagi tidak berizin, harus ditindak dan dihentikan. Jangan sampai peternak rakyat yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari usaha ini justru semakin terdesak oleh ekspansi peternakan besar,” tegasnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pasokan jagung. Riyono berkomitmen mengomunikasikan kebutuhan jagung peternak Magetan dengan Bulog. Dia meminta Dinas Peternakan menyampaikan permohonan resmi sesuai kebutuhan peternak.
“Kita akan koordinasikan dengan Bulog agar Magetan diprioritaskan. Mohon dibuatkan surat permohonan dari Dinas Peternakan sesuai kebutuhan, sebesar 4.000 ton,” katanya.
Riyono berharap koordinasi lintas lembaga tersebut tidak berhenti pada audiensi. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar kebijakan pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, Riyono menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut di tingkat pemerintah pusat. Dia menilai keberadaan peternak rakyat memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menopang perekonomian masyarakat di daerah.
“Peternak rakyat harus dilindungi. Jangan sampai kebijakan pangan hanya berbicara soal ketersediaan komoditas, tetapi melupakan keberlangsungan orang yang memproduksinya,” tegasnya. (Gal/PK)
