POJOKKATA.COM, JAKARTA — Komisi IV DPR RI memberikan sejumlah catatan penting dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mulai dari tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, serapan anggaran 2025, hingga capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan yang disebut mengalami lonjakan signifikan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping menilai, catatan BPK terhadap laporan keuangan KKP mayoritas masih bersifat administratif dan sebagian besar telah ditindaklanjuti.
“Catatan BPK atas laporan keuangan KKP bersifat administrasi. Ada 85 persen yang sudah ditindaklanjuti oleh KKP untuk segera dilengkapi dan diselesaikan,” ujarnya.
Menurut dia, beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian serius ialah tata kelola pemanfaatan ruang laut serta pengelolaan benih bening lobster (BBL) yang dinilai belum sinkron dengan potensi PNBP yang dimiliki.
“Perlu lebih ekstra dalam perencanaan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menyoroti serapan APBN KKP tahun 2025. Dari total pagu anggaran Rp10,02 triliun, realisasi serapan baru mencapai Rp7,97 triliun atau sekitar 79,51 persen.
Riyono menyebut masih terdapat lebih dari Rp1 triliun anggaran yang belum terserap akibat sejumlah faktor, termasuk hambatan regulasi dan situasi global.
“Ada anggaran hibah luar negeri lebih dari Rp500 miliar yang tidak terserap karena faktor regulasi dan kondisi global saat ini. KKP harus bisa mengantisipasi di tahun depan agar serapan anggaran bisa mencapai minimal 85 persen,” tegasnya.
Di sisi lain, Komisi IV mengapresiasi capaian PNBP sektor kelautan dan perikanan yang mencapai Rp2,3 triliun atau naik 30,78 persen. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam 12 tahun terakhir.
Tak hanya itu, produksi perikanan dan kelautan nasional juga mengalami peningkatan sebesar 6,83 persen dibanding tahun 2024, dengan total produksi mencapai sekitar 26,25 juta ton.
“Kenaikan PNBP lebih dari 30 persen memberikan indikasi bahwa sektor ini sedang tumbuh dan melakukan akselerasi agar bisa memberikan kesejahteraan kepada nelayan,” papar Riyono.
Dia menegaskan, kesejahteraan nelayan tetap menjadi inti utama dari seluruh program strategis KKP. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan ekonomi berbasis desa dalam program Asta Cita.
Riyono pun mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2026 yang direncanakan hadir di 1.000 titik di seluruh Indonesia.
“Kesejahteraan nelayan itu inti dari segala inti program strategis KKP. Percepatan KNMP di tahun 2026 dengan 1.000 titik seluruh Indonesia harus segera dimulai. Nelayan berharap lahirnya KNMP menjadi mal nelayan dari hulu hingga hilir sektor perikanan kelautan,” pungkasnya. (Gal/PK)
